Program Peduli Tingkatkan Akses Masyarakat Adat

Program Peduli Tingkatkan Akses Masyarakat Adat. 

KEMITRAAN--Program Peduli di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berhasil meningkatkan akses masyarakat adat terpencil dan termarginalkan terhadap layanan dasar dan ekonomi hingga tahun 2015.

Demikian diungkapkan Project Manager Program Peduli-Kemitraan, Moch Yasir Sani, saat persiapan Rakornas Program Peduli di Jakarta, Selasa (26/1) kemarin.

“Meski pun secara kualitas memang masih perlu ditingkatkan, namun secara kuantitas telah terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan,” kata Sani. Dia menambahkan bahwa Kemitraan untuk program ini mengkhususkan diri pada Pilar Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil yang tergantung pada Sumber Daya Alam (SDA).  

Pada tahun 2015 Kemitraan mencatat lebih dari 13.900 jiwa komunitas masyarakat adat lokal terpencil  yang mendapatkan manfaat program, khusunya dalam akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta administrasi kependudukan. Sedangkan tahun 2014 Kemitraan hanya mampu menjangkau 8.145 jiwa saja.

“Anggota komunitas yang tadinya tidak dapat mengakses kesehatan dan pendidikan sama sekali, kini sudah mendapat layanan yang disediakan oleh pemerintah,” ujar Sani.  Yang dimaksudkan Sani adalah layanan BPJS, Mobile Klinik, beasiswa, kejar paket dan pendikan luar sekolah, bahkan bantuan infrastruktur yang disediakan pemerintah daerah setempat.

Namun untuk program livelihooddan akses di bidang ekonomi, Sani mengakui belum terlalu menggembirakan. Dari dari 45 Desa yang dijangkau program, hanya 9 kelompok usaha saja yang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini kata dia juga karena pendekatan program yang digunakan adalah lebih menekankan aspek inklusi sosial, bukan pada stimulant ekonomi.  Yaitu berupaya menciptakan agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

Berkenaan dengan itu, Kemitraan sendiri telah melakukan MoU dengan kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Antara lain dalam mendorong keterlibatan komunitas adat dan lokal terpencil dalam semua proses pembangunan desa. Misalnya pada pelaksanaan RPJM Des, dan memanfaatkan peluang BUM Des sebagaimana diamanatkan UUD Desa No 6 tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kemitraan mengundang 9 Kementrian dalam Kabinet Jokowi, yaitu Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruamahan Rakyat Selain itu Kemiraan juga mengundang  14 mitra mereka dari 13 Provinsi di Indonesia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Program Peduli tersebut dan bertemu langsung dengan pihak kementerian.

“Salah satu tujuannya Rakornas ini adalah untuk membangun sinergi, kerja-kerja kita dan mitra dilapangan dengan pihak pemerintah,” tegas Sani.

Program Manager Karsa Institute Rahmad Saleh, yang turut hadir dalam Rakornas tersebut mengatakan bahwa melalui praktik terbaik pelaksanaan Program Peduli  di 5 Desa di Palu, telah  berhasil menggerakan Pemerintah daerah setempat  membuat 11 desa model pada tahun 2016. (Rilis)