Kementrian PMK Hadirkan Negara untuk Masyarakat Marginal Melalui Program Peduli
 |
| PMK Hadirkan Negara untuk Masyarakat Marginal. Kemitraan |
JAKARTA—Program Peduli di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya meningkatkan akses masyarakat adat terpencil dan termarginalkan terhadap layanan dasar dan ekonomi.
Demikian ditegaskan Asisten Deputi
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Ir. Magdalena, MM, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Program
Peduli-Kemitraan, Rabu (27/1) di Jakarta.
“Program ini juga sebagai bentuk hadirnya
negara di tengah-tengah rakyatnya yang membutuhkan,” kata Madalena.
Dia mengharapkan Rakornas yang dihadiri
setidaknya 8 perwakilan Kementrian dalam Kabinet Joko Widodo serta 14 Civil
Society Organization (CSO) dari 13 provinsi di Indonesia ini dapat menghasilkan
komitment bersama untuk membantu komunitas masyarakat adat yang sangat
membutuhkan.
Program ini adalah inisiatif yang didorong
pemerintah sejak 2012 untuk membantu kelompok masyarakat maupun individu yang
masih mengalami perlakukan diskriminatif atau ekslusi sosial termasuk masyarakat Adat lokal yang masih
menggantungkan hidupnya pada Sumber Daya Alam (SDA).
Sementara itu Direktur Eksekutif Partnership for governance reform (Kemitraan), Monica Tanuhandaru mengatakan bahwa selama ini sangat sulit untuk mendapatkan data berapa sebenarnya masyarakat adat lokal terpencil di Indonesia. Karena masing-masing kementrian memiliki data sendiri-sendiri yang berbada-beda. Karena itu Kemitraan akan mengumpulkan data-data tersebut dan mengolahnya agar bisa menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, baik nasional, provinsi hingga di level desa.
 |
| Utusan Kementrian yang hadir dalam Rakor Peduli 2016. Dok Kemitraan |
Tahun 2015 team Program Peduli Kemitraan mencatat lebih dari 13.900 jiwa komunitas masyarakat adat lokal terpencil yang mendapatkan manfaat program, khususnya dalam akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta administrasi kependudukan. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan capaian program tahun 2014 lalu, yang hanya mampu menjangkau 8.145 jiwa saja.
“Anggota komunitas yang tadinya tidak
memiliki akses administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan sama sekali,
kini sudah mendapat layanan dari pemerintah,” kata Project Manager Programm
Peduli Kemitraan, Moch Yasir Sani.
Yang dimaksudkan Sani adalah tersedianya
layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, Mobile Klinik, Kartu Indonesia
Pintar (KIP), beasiswa, kejar paket dan pendidikan luar sekolah, termasuk
bantuan infrastruktur yang disediakan pemerintah daerah setempat.
Namun untuk program livelihood dan akses di
bidang ekonomi, Sani mengakui memang belum terlalu menggembirakan. Dari dari 45
Desa yang dijangkau program, hanya 9 kelompok usaha saja yang sudah berjalan
dengan cukup baik. Hal ini kata dia juga karena pendekatan program yang digunakan
adalah lebih menekankan aspek inklusi sosial, bukan khusus pada stimulant ekonomi.
“Meski pun secara kualitas memang masih
perlu ditingkatkan, namun secara kuantitas telah terjadi peningkatan yang cukup
menggembirakan,” kata Sani. Dia berharap
jangkauan bisa program bisa menjangkau komunitas lebih luas lagi.
Berkenaan dengan itu, Kemitraan telah
melakukan MoU dengan kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi. Antara lain dalam mendorong keterlibatan komunitas adat dan lokal
terpencil dalam semua proses pembangunan desa. Misalnya pada pelaksanaan RPJM
Des, dan memanfaatkan peluang BUM Des sebagaimana diamanatkan UUD Desa No 6
tahun 2014.
Program Manager Karsa Institute Rahmad
Saleh, salah satu mitra pelaksana program peduli di Provinsi Sulawesi Tengah
mengatakan bahwa melalui praktik terbaik pelaksanaan Program Peduli di 5 Desa di Palu yang dilaksanakan sejak
2014 lalu, berhasil menggerakan Pemerintah daerah setempat membuat 11 desa model pada tahun 2016.
Delapan Kementrian yang hadir dalam Rakor
tersebut adalah Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rakornas tersebut
dilaksanakan dari 27 hingga 28 Januari 2016
(Rilis Kemitraan)